Just another WordPress.com weblog

Kemiskinan merupakan salah satu problem yang dihadapi oleh sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan hingga periode reformasi ini, telah banyak dilakukan usaha untuk mengurangi angka kemiskinan rangka Indonesia. Keinginan untuk melakukan upaya tersebut tercermin pada Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan tersebut akan terwujud apabila problematika kemiskinan dapat teratasi.

Kemiskinan merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku. Kemiskinan sendiri dibagi menjadi tiga yaitu  kemiskinan alami, kultural, maupun struktural. Kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keterbatasan kualitas SDA dan SDM. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang diakibatkan oleh berbagai kebijakan dan peraturan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh gaya hidup, perilaku, atau budaya individu/kelompok yang mendorong terjadinya kemiskinan. Kemiskinan kultural terindikasi dalam perilaku hidup boros,  ketidakcakapan bekerja, dan tingkat tabungan rendah, serta adanya sikap pasrah terhadap lingkungan kemiskinan.. Kemiskinan model ini memiliki korelasi dengan budaya masyarakat yang “menerima” kemiskinan yang terjadi pada dirinya apa adanya, bahkan tidak merespons usaha-usaha pihak lain yang membantunya keluar dari kemiskinan tersebut.

Menurut Oscar Lewis, kemiskinan kultural terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola kelakuan yang adaptif terhadap lingkungan hidup yang serba kekurangan yang menghasilkan adanya diskriminasi, ketakutan, kecurigaan dan apatis. Pada lingkungan masyarakat miskin seringkali muncul sikap pemberontakan tersembunyi terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap masyarakat, tetapi di lain pihak juga terdapat sikap-sikap masa bodoh dan pasrah kepada nasibnya sendiri dan pasrah serta tunduk kepada mereka yang mempunyai kekuasaan ekonomi dan sosial. Begitu mudah mereka mengikuti petunjuk tetapi dengan mudah melupakannya, apalagi kalau dirasakan sebagai beban hidup atau tidak menguntungkan mereka.

Kemiskinan di masyarakat seringkali diakibatkan oleh adanya budaya gadai menggadai dan hutang menghutang untuk dapat hidup serta tidak adanya kesetiaan terhadap satu jenis pekerjaaan. Pola hidup pada masyarakat ketika panen raya, adat istiadat yang konsumtif seperti berbagai pesta rakyat atau upacara perkawinan, kelahiran dan bahkan kematian yang dibiayai di luar kemampuan dikarenakan prestise dan keharusan budaya juga turut melanggengkan kemiskinan di masyarakat.

Upaya Penanggulangan Kemiskinan Kultural

Berkaitan dengan upaya penanggulangan masalah kemiskinan diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. Kebijakan pengentasan kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningrat (1998) dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan tidak langsung, dan kebijakan yang langsung. Kebijakan tidak langsung meliputi (1) upaya menciptakan ketentraman dan kestabilan situasi ekonomi, sosial dan politik; (2) mengendalikan jumlah penduduk; (3) melestarikan lingkungan hidup dan menyiapkan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan kebijakan yang langsung mencakup: (1) pengembangan database dalam penentuan kelompok sasaran ; (2) penyediaan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan); (3) penciptaan kesempatan kerja; (4) program pembangunan wilayah; dan (5) pelayanan perkreditan.

Berangkat dari rumusan kebijakan di atas, diperlukan strategi yang terukur dan terencana serta pelaksanaan yang efektif dalam menanggulangi kemiskinan kultural. Hal ini disebabkan sasaran yang dituju dalam penanganan kemiskinan budaya lebih terkait dengan faktor budaya masyarakat. Adapun untuk merubah gaya hidup, perilaku ataupun budaya masyarakat tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Budaya yang ada dalam masyarakat merupakan sesuatu yang telah lama berkembang dan mengalami proses pewarisan antar generasi.

Dikarenakan kemiskinan kultural muncul akibat gaya hidup dan  perilaku  yang memiskinkan, maka strategi pengentasannya menggunakan pengembangan pendidikan watak dan karakter. Pendidikan model ini atau yang lebih dikenal dengan pendidikan karakter bertujuan untuk memberikan kesadaran kritis tentang kemiskinan itu sendiri sekaligus menumbuhkan nilai-nilai baru yang bersifat produktif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan pendidikan karakter ini diharapkan nantinya akan menumbuhkan nilai-nilainya budaya hemat, produktif, kerja keras dan semangat pantang menyerah. Pembentukan karakter positif tersebut dihasilkan melalui internalisasi nilai-nilai positif baik itu melewati jalur formal, informal, maupun nonformal.

Menurut Putu Ayu Pramitha Purwanti, kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah  ternyata telah menyentuh banyak masyarakat miskin namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Lebih lanjut menurutnya hal ini dikarenakan program penanggulangan masih berorientasi pada aspek ekonomi semata. Sedangkan pada kenyataan yang ada bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah multi dimensi sehingga program penanggulangan kemiskinan hendaknya tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi juga aspek lainnya secara holistik. Oleh karena itu, menurut penulis agaknya perlu inisiatif baru penanggulangan kemiskinan yaitu dengan melibatkan aspek pendidikan dan kebudayaan terutama terkait dengan program pendidikan karakter. Selain itu pendidikan karakter ini juga mengandung arti sebagai upaya sungguh-sungguh untuk merubah watak dan perilaku masyarakat dalam rangka pembentukan karakter bangsa (national character building).

DAFTAR PUSTAKA

Dahuri Rochmin & Iwan Nugroho. 2004. Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan, LP3ES, JakartaHafsah, Mohammad Jafar, 2008, Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Irish Press, BandungMussawir, 2009, Analisis Masalah Kemiskinan Nelayan Tradisional di Desa Padang Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Thesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, MedanSumodiningrat, Gunawan, 1998, Membangun Perekonomian Rakyat, Pustaka Pelajar, YogyakartaPutu Ayu Pramitha Purwanti. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masyarakat. ejournal.unud.ac.id/…/penanggulangan%20kemiskinan%20berbasis%20masyarakat.pdf

Persoalan kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan.   Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan di Indonesia. Apabila mental dan karakter bangsa yang cenderung destruktif dan koruptif tentunya tujuan pembangunan akan sulit terlaksana, begitu pula sebaliknya. Di sisi lain pembangunan multisektor lainnya juga membutuhkan peranan kebudayaan untuk mendukung suksesnya program-program yang akan dijalankan. Seringkali timbul permasalahan, ketidakberhasilan sasaran program yang dijalankan di daerah disebabkan oleh kurangnya dukungan dari faktor budaya masyarakat tertentu.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan bahwa arah kebijakan pembangunan kebudayaan antara lain adalah untuk  mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermoral, beretika dan berbudaya, ditandai oleh (a) terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek; dan (b) makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Di samping itu menurut Prof Soerjanto, pembangunan kebudayaan di Indonesia harus mampu menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan antara lain (1) Pertumbuhan ekonomi, (2) Pertumbuhan diri, (3) Solidaritas bangsa, (4) Pemerataan, (5) Partisipasi masyarakat, (6) Otonomi, (7) Keadilan sosial, (8) Keamanan, dan (9) Keseimbangan lingkungan.

Kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat

Terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 mengajarkan kepada kita bahwa pembangunan Indonesia yang bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi saja ternyata keliru. Kejayaan ekonomi Indonesia mengalami kehancuran terkena krisis akibat lemahnya pondasi yang menyangga perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia yang dibangun dengan semangat KKN tidak kuat menerima terpaan krisis yang berawal dari krisis mata uang Thailand. Model pembangunan ala Pemerintah Orde Baru  yang terlihat kuat di luar tetapi rapuh di dalam memberikan pelajaran berharga bagi pengambil kebijakan ke depan agar tidak mengabaikan perhatiannya terhadap pembangunan sektor lainnya, khususnya sektor kebudayaan.

Kebudayaan  Indonesia berkaitan dengan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya masyarakat yang tinggal mendiami wilayah Indonesia. Kebudayaan Indonesia yang terbentuk dari ratusan budaya daerah memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Di sini ditemukan ratusan adat istiadat, kesenian, dan bahasa sukubangsa yang berbeda-beda, yang merupakan  potensi untuk dikembangkan dalam proses pembangunan ke depan terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.  

Terkait dengan aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, ada dua model pendekatan. Pertama dilihat dari sisi peningkatan kesejahteraan lahir, kebudayaan bisa dikembangkan dalam rangka mendukung timbulnya pariwisata yang ujung-ujungnya masyarakat akan memperoleh dampak ekonomi secara langsung. Selain itu pula dengan munculnya industri kreatif yang berbasis budaya lokal juga mendorong Usaha Kecil Masyarakat untuk tumbuh dan berkembang di wilayah pedesaan. Kedua dilihat dari segi peningkatan kesejahteraan batin,  pembangunan kebudayaan mampu menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawan sosial, nasionalisme, cinta terhadap budaya sendiri,  toleransi, ramah, sopan santun, dan toleransi tinggi. Dalam hal ini pembangunan kebudayaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan pendidikan. Gambaran untuk membentuk manusia Indonesia yang kreatif, berkarakter, dan produktif merupakan keterpaduan antara pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.  

Pembangunan kebudayaan salah satu sektor penting yang musti dilaksanakan untuk kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu ke depannya seluruh stakeholder kebijakan (Pemerintah Pusat dan Daerah) perlu memperhatikan aspek kebudayaan untuk dijadikan landasan kebijakan dalam melaksanakan programnya masing-masing. Di samping itu pula peranan masyarakat dituntut aktif dalam pembangunan kebudayaan karena tanpa partisipasi masyarakat pelaksanaan pembangunan kebudayaan tidak dapat berhasil dengan sukses.

Daftar Pustaka

Nina Sardjunani. 2008. Kebijakan Pembangunan Kebudayaan di Indonesia. Dalam Kumpulan Makalah Kongres Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia 2008 dan Pertemuan Ikatan Arkeologi XI. Solo

Darwis A. Soelaiman. 1994. Strategi Kebudayaan dan Strategi Pendidikan. Dalam Kumpulan Makalah Penunjang Simposium Nasional Cendekiawan Muslim. Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia. Jakarta

Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas umat Islam terbesar di Indonesia, bahkan bisa dikategorikan sebuah negara yang memiliki jumlah muslim terbesar di dunia. Walaupun negara kita bukan negara Islam, akan tetapi pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam pendirian konstitusi negara merupakan cerminan dari Islam. Kekuatan jumlah umat yang besar, kurang lebih 150 juta lebih merupakan potensi bahkan mungkin menjadi boomerang bagi bangsa Indonesia apabila para pemimpin beserta rakyat dalam arti keseluruhan tidak mampu mengelola dan memanfaatkan secara optimal.
Di balik kebesaran kuantitas pemeluk Islam tersebut terkandung kemajemukan dalam pemahaman keberagamaan. Fakta di lapangan mengatakan bahwa ada beberapa arus gerbong di tubuh Islam Indonesia. Kelompok-kelompok tersebut merupakan organisasi ormas yang memiliki pengaruh besar dan jumlah pngikut yang relative banyak juga. Kelompok tersebut antara lain Muhamadiyah, NU, Persis, LDII, Al Irsyad, dsb.
Fenomena tersebut sebenarnya kalau mau dirunut ke belakang merupakan imbas dari proses Islamisasi yang sebenarnya belum selesai, berjalan sejak abad 14 M hingga sekarang. Proses ini merupakan sebuah rangkaian yang panjang dan tidak berjalan seketika itu jadi. Proses tersebut seringkali muncul dalam bentuk pema’fuman terhadap budaya lokal dengan melakukan komporisasi terhadap kepercayaan dan tradisi setempat. Tetapi terkadang juga timbul dengan sikap non kompromistis dan intollerant dengan ajaran setempat.
Berdasarkan data historis dan arkeologis, Islam sudah ada di bumi nusantara sejak abad 7 Masehi. Hal ini dibuktikan dari beberapa catatan-catatan berita asing terutama dari bangsa Cina. Sumber tertua menyebutkan tentang rencana orang-orang Ta-shih yang untuk menyerang kerajaan Ho-ling yang diperintah ratu Sima sekitar tahun 674 M. Orang-orang Ta-shih ditafsirkan sebagai komunitas Arab yang sudah hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan komunitas Arab di bumi nusantara dimungkinkan sebagai efek dari perdagangan internasional yang telah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Sudah sejak dahulu perairan Indonesia dipadati oleh kapal dan pelayaran asing. Ketertarikan bangsa asing datang ke Indonesia didorong oleh kekayaan Indonesia akan sumber bahan alam dan rempah-rempah. Posisi inilah yang kemudian membuat para pedagang yang sebagian beragama Islam untuk tinggal menetap di Indonesia.
Tanpa didasari atau tidak para pedagang muslim entah itu berasal dari Arab, Turki, Gujarat ataupun Persia yang telah menetap di Indonesia menjadi tokoh utama dalam proses Islamisasi di Indonesia. Komunikasi dan interaksi yang intensif dengan pribumi mendorong penyebaran Islam secara masif. Satu per satu mulai dari strata paling rendah, budak, hingga tingkatan bangsawan mulai memeluk agama Islam. Ada banyak alasan yang muncul, mulai dari keegaliteran struktur sosial, kepraktisan ritual, sampai pada hal yang terkait dengan akhlak, yang berakibat semakin banyaknya penduduk pribumi yang masuk agama Islam. Di lain pihak memang ada kewajiban juga dari Islam untuk menyebarkan ajaran Islam walaupun satu ayat.
Disamping pedagang, peranan ulama, kyai dan golongan besar amatlah besar dalam melakukan proses penyebaran Islam. Menurut AH John, golongan sufilah yang terutama dalam hal ini melakukan proses Islamisasi di nusantara. Sumber-sumber lokal yang menceritakan keberhasilan proses Islamisasi yang dilakukan oleh para sufi pengambara. Di antara tokoh sufi tersebut terutama di daerah Jawa tentunya kita kenal tokoh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Kalijogo sedangkan di Sumatra dikenal juga nama ulama Hamzah Fansuri, dan Nuruddin Al Naniri.
Keberhasilan sufi dalam mengIslamkan daerah Indonesia ditentukan oleh pemakaian metode dakwahnya terhadap masyarakat Indonesia yang cenderung damai, akomodatif, kompromis dan toleran terhadap budaya setempat. Dalam hal ini Islam dipertemukan atau dipadukan dengan tradisi budaya yang mempunyai jati diri berbeda dengan ajaran Al Qur’an. Pertemuan ini kemudian menciptakan sinkritisme antara kedua elemen tersebut menjadi sebuah model keagamaan yang unik. Pendekatan kompromis dan akomodatif tersebut tidak mempersoalkan kemurnian agama Islamnya, Islam bisa diteruima berdampingan dengan tradisi lama tanpa terjadi konflik yang berarti. Acara kenduri yang merupakan warisan budaya Hindu Budha bisa dianggap Islami hanya dengan tampilnya seorang Pak Kyai yang berdoa dengan bacaan-bacaan tahlil dan ayat-ayat Al Qur’an.
Tentu saja kompromitas Islam tersebut merupakan jalan tengah ketika masyarakat Indonesia pada masa itu masih memegang kepercayaan lama dengan kuat. Kebanyakan penduduk masih terpengaruh dalam alam pikiran mistis dengan lebih percaya terhadap arwah nenek moyang dan dewa alam dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya. Dengan masuknya Islam, ternyata hanya dianggap sebagai satu bentuk tambahan kepercayaan dan praktek yang dapat berubah sesuai dengan tujuan tertentu. Sebagian juru dakwah dalam hal ini Sufi mengenalkan ajaran Islam tanpa menghapus adanya kepercayaan-kepercayaan lokal yang mapan yang banyak diwarnai takhayul dan kepercayaan animistik. Dalam banyak kasus, mereka menarik banyak orang masuk Islam dengan menggunakan jimat, pesona ilmu kesaktian, dan praktek-praktek magis lainnya.
Sekitar abad 15-16 Masehi, Islamisasi di Indonesia, dalam hal ini Jawa lebih dipercepat dengan adanya perang saudara di Kerajaan Hindu Budha khususnya Majapahit yang berlangsung terus menerus. Ketika kekuasaan kerajaan Majapahit (Hindu Budha) runtuh muncullah institusi Islam yang berbentuk kerajaan. Institusi kerajaan Islam yang pertama kali didirikan adalah Kerajaan Demak, dengan raja pertamanya Raden Patah. Pada masa periode keberadaan Kerajaan Demak inilah mulai muncul adanya pertentangan-pertentangan dan perbenturan antar umat Islam di Indonesia sendiri. Dalam hal ini ditandai dengan fenomena kemunculan tokoh Syekh Siti Jenar.
Dalam buku “Syekh Siti Jenar Pergumulan Jawa” yang ditulis oleh Abdul Munir Mulkan, Syekh Siti Jenar digambarkan sebagai orang ulama sufi yang dianggap mengajarkan ajaran sesat oleh kalangan ulama wali Songo dan Raden Patah. Ajaran yang dikembangkan Syekh Siti jenar ada empat hal yaitu, wahdatul wujud, al hulul, al ittihad dan al kasyf. Ajarannya tentang wahdatul wujud intinya tentang bahwa segala sesuatu yang ada di dunia hanyalah wujud dari Tuhan itu sendiri. Kepercayaan yang dikembangkan oleh Syekh Siti Jenar lainnya, yaitu kepercayaan tentang al hulul, pada prisipnya menunjuk ajaran yang menyatakan bahwa Allah bisa bersemayam dalam tubuh seseorang terutama pada diri para mursyid. Kepercayaan penting lainnya yaitu al ittihad (manunggaling kawulo gusti) yang pada dasarnya tentang ajaran bahwa Tuhan dapat bersatu dengan manusia ciptaannya sendiri. Sedangkan al-kasyf adalah ajaran tentang kemampuan seseorang untuk mengetahui berbagai persoalan dalam gelap dan segala rahasia tersembunyi. Ajaran-ajaran tersebut ternyata mendapat reaksi keras dari tokoh ulama wali Songo. Hal ini ditandai dengan dihukum matinya Syekh Siti Jenar di hadapan Pengadilan Kerajaan Demak.
Profil Syekh Siti Jenar ini sebenrnya hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus yang muncul diakibatkan oleh adanya pertentangan antara kelompok union mistik dan personal mistik.. Aliran union mistik cenderung mengabaikan penggunaan syariah. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini Hallaj, Ibnu Arabi, dan Abu Yazid. Sedangkan personal mistik relative masih memandang perlunya pemakaian syariah dalam menjalankan ibadahnya. Paham ini dianut oleh Al Ghazali dan mayoritas penganut tasawuf. Di Indonesia paham union mistik berkembang pesat di daerah Aceh dengan tokohnya Hamzah Fansuri dan Syamsudin Pasai,. Paham union mistiknya Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Pasai ternyata mendapat tantangan keras dari dua orang ulama sufi besar Aceh yaitu Nurudin ar Raniri dan Abdul Rauf Singkel. Kedua tokoh ulama sufi tersebut juga penganut personal mistik mengkritik keras dan berusaha untuk memusnahkan ajaran Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Pasai.
Pada abad 17, Dunia Arab ditandai dengan kebangkitan jaringan ulama di Haramayn. Hal ini berpengaruh terhadap gerakan pembaharuan Islam di Nusantara pula. Pada masa ini telah muncul jaringan ulama Nusantara dengan Timur Tengah. Jaringan tersebut muncul disebabkan oleh semakin banyaknya ulama Indonesia yang pergi ke tanah Haramayn. Meskipun pada masa ini pengaruh tasawuf masih besar, tetapi mulai muncul ulama-ulama yang berkecenderungan untuk mengadopsi syariah dengan porsi yang lebih besar. Kontributor ulama terbesar pada gerakan pembaharuan yakni Al Raniri, Al Sinkili dan Al Maqassari. Tema pokok pembaharuan mereka adalah kembali pada ortodoksi Suni, yang darinya menonjol adalah keselarasan antara syariat dan tasawuf. Gerakan pembaharuan yang dilakukan ketiga tokoh tersebutlah yang di kemudian hari memunculkan gerakan purifikasi Indonesia seperti gerakan Padri di Sumatra dan Muhamadiyah di Jawa. Pada abad selanjutnya, abad 18, gerakan pembaharuan ini dilanjutkan oleh Al Palimbani dan Al Banjari. Tokoh-tokoh tersebut pada prisnsipnya sama seperti tokoh sebelumnya yaitu terletak pada gerakan neosufisme yang menjembatani Al Ghazali dengan Ibn Arabi.
Perkembangan selanjutnya mulai muncul kemudian pusat-pusat dakwah dan pendidikan Islam yang dikelola para ulama atau kyai. Pendidikan Islam dilaksanakan di surau, masjid, meunasah, rangkang, dayah dan pesantren. Dari kelima model pendidikan Islam Indonesia, ternyata hanya pesantrenlah yang membawa pengaruh besar terhadap gerakan pembaharuan dan proses Islamisasi di Indonesia. Intitusi pesantren sebagai lembaga dakwah Islam mempunyai kecenderungan untuk toleran terhadap budaya lokal dan mengembangkan konsep uswatun hasanah terutama terhadap masyarakat. Hal ini berimbas pada model pendekatan dakwahnya yang cenderung memakai jalur kultural. Seperti yang kita ketahui bersama, pesantren dari dulu sampai sekarang merupakan basis kelompok NU. Kebanyakan golongan ini memakai doktrin dan sistem nilai Ahlul Sunnah Waljamaah. Hal ini terasa pada pemakaian fikih yang mewajibkan santrinya untuk mengikuti dan taqlid kepada salah satu Imam dari empat mazhab besar Sunni. Yang menarik untuk dicermati tentang kelompok yang ada dalam pesantren tersebut rata-rata mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan yang lain, terutama masalah adat. Kaum santri banyak menolak unsur-unsur adat, tetapi juga mempertahankan sebagian lain yang diberi warna Islam. Adat budaya yang masih sering dipraktekkan adalah tradisi slametan. Kebiasaan datang berziarah ke makam-makam tertentu juga terkadang dilakukan. Kepercayaan terhadap keberadaan wali yang sampai sekarang masih hidup pun masih dipercayai kuat oleh sebagian kelompok santri ini. Tetapi betapapun dalam sistem nilai kaum santri terdapat unsur tradisinya, tetapi seringkali di kalangan kelompok abangan, kaum santri adalah kelompok anti tradisi. Salah satu faktornya yaitu terkait dengan kurangnya penghargaan kaum santri terhadap bahasa setempat. Dalam bidang seni, kesenian-kesenian lokal kurang disenangi malahan kesenian-kesenian Arab yang sering dipraktekkan. Yang paling menonjol adalah songkok dan sarungan yang merupakan ciri khas kaum yang mempunyai pusat komunitas di lingkungan pesantren yang dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap budaya kaum abangan.
Disisi lain dengan kemunculan gerakan reformasi di Timur Tengah yang dimotori Muhammad ‘Abd Wahhab (1703-87) yang berusaha untuk menghapus praktek-praktek TBC (Takhayul, Bid’ah dan Churafat) mendapat respon yang positif dari kalangan ulama Islam. Gerakan pembaharuan pertama kali mulai muncul di daerah Sumatra Barat dengan tokohnya Tuanku Nan Tuo. Tema pokok pembaharuannya adalah kesadaran untuk menghidupkan kembali pentingnya pelaksanaan syariat. Gerakan yang dipelopori Tuanko Nan Tuo kemudian berkembang besar menjadi kelompok Padri, yang dalam usahanya berusaha untuk menghilangkan unsur adat dari agama. Hal inilah yang menjadikan konflik kelompok Padri dengan kelompok Adat di Sumatar Barat. .
Awal abad 20 merupakan tonggak pemurnian kembali Islam. Dalam hal ini dengan mulai berdirinya organisasi-organisasi Islam, seperti Muhamadiyah, Persis, NU, Al Irsyad, dan lain sebagainya. Menurut saya, pendirian organisasi tersebut memang bukan dimaksudkan untuk menghapuskan budaya lokal dari Indonesia. Tetapi lebih menempatkan posisi budaya lokal sesuai dengan tempatnya, yaitu sebagai salah unsur yang berkembang di masyarakat Indonesia. Karena katakanlah untuk sebuah budaya yang sudah mengakar dan berkembang di alam pikiran masyarakat Indonesia sudah berabad-abad akan mustahil dihapus dalam hitungan tahun walaupun dengan paksaan dan ancaman.

Daftar Pustaka

Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta : Prenada Media, 2004)
Simuh, Sufisme Jawa Transformasi Tasawuf Islam Ke Mistik Jawa, (Yogyakarta : Bentang Budaya, 1999)
Azyumardi Azra, Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara, (Bandung : Mizan, 2002)
Abdul Munir Mulkan, Syekh Siti Jenar Pergumulan Islam Jawa, (Yogyakarta, Bentang Budaya, 2000)
Haidar Putra Daulay,  Historisitas Dan Eksistensi Pesantren Sekolah Dan Madrasah, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001)
Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah potert Perjalanan, (Jakarta : Paramadina, 1997)

Ketika krisis ekonomi tahun 1997 menerpa Indonesia, basis perekonomian negara porak poranda. Krisis ekonomi mengakibatkan jutaan orang terkena PHK, puluhan perusahaan gulung tikar serta dibarengi melonjaknya angka kemiskinan. Krisis inilah juga yang mendorong terjadinya perubahan politik nasional yang berlangsung secara cepat.  Walaupun satu dasawarsa telah berlalu, namun dampak krisis tersebut masih terasa. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran serta konflik-konflik sosial yang mengikutinya.

Ketika kondisi sektor industri yang selama ini dijadikan sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia masih tersendat-sendat menghadapi berbagai macam kendala, pemerintah mulai melirik untuk melakukan pengembangan di sektor lainnya.   Salah satu sektor tersebut adalah sektor pariwisata yang merupakan sektor usaha penghasil devisa negara. Pariwisata merupakan sektor yang melibatkan multistakeholder baik dari pihak pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas.

Pariwisata budaya sebagai salah satu produk pariwisata merupakan jenis pariwisata yang disebabkan adanya daya tarik dari seni budaya suatu daerah. Pariwisata budaya pada intinya merupakan jenis pariwisata yang menawarkan kebudayaan  yang berupa atraksi budaya baik yang bersifat tangibel atau konkret maupun intangibel atau abstrak, juga yang bersifat living culture (budaya yang masih berlanjut) dan cultural heritage (warisan budaya masa lalu), sebagai daya tarik utama untuk menarik kunjungan wisatawan.

Dalam living culture, unsur-unsur yang bisa dijadikan sebagai daya tarik antara lain tradisi suatu suku bangsa tertentu, upacara dan ritual keagamaan, seni pertunjukan, dan sebagainya. Sedangkan dalam cultural heritage, daya tarik yang ditawarkan dapat berupa benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, lansekap budaya, dan sebagainya.

Dalam era global sekarang ini muncul kecenderungan bahwa masyarakat ingin memahami kebudayaan diluar lingkungannya. Menurut James J. Spillane (2003) bahwa produk pariwisata budaya memiliki segmen pasar khusus yaitu para ”knowledge workers” atau dalam istilah kepariwisataan disebut ”mature tourist” atau wisatawan yang berpengalaman dimana mereka melakukan perjalanan atau kunjungan ke kawasan lain dengan tujuan tidak hanya bersifat recreational tetapi lebih bermotivasi untuk menimba pengalaman melalui keterlibatan langsung dengan aktivitas kehidupan dan tradisi serta budaya masyarakat lokal. Segmen wisatawan tersebut terdiri para lanjut usia atau pensiunan (retired) yang pada umumnya merupakan kelompok menengah ke atas dan berpendidikan yang mempunyai waktu luang untuk bepergian.

Potensi pengembangannya

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dengan ratusan jumlah suku bangsa yang hidup di seluruh Indonesia baik secara sendiri-sendiri maupun sebagai kesatuan bangsa Indonesia. Keanekaragaman budaya yang dimiliki tersebut merupakan sumber daya tarik utama yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai ragam wisata yang berbasis pada sumberdaya warisan budaya. Berbagai warisan budaya dari masa Prasejarah, Hindu Budha, Islam maupun Kolonial merupakan objek dan daya tarik wisata yang menarik minat wisatawan mancanegara.

Di banyak negara, objek budaya telah banyak dimanfaatkan  dengan perolehan devisa yang besar. Sebagai perbandingan di beberapa lokasi, objek-objek wisata budaya seperti di Tetihuacan (Mexico), Persepolis (Iran) atau Williamsburgh (AS), melalui pengelolaan yang optimal menghasilkan ratusan juta dollar. Bahkan keberadaan  museum sebagai salah satu objek wisata budaya di negara Amerika Serikat memberikan konstribusi yang cukup besar bagi pendapatan negaranya. Pada tahun 1994 saja tercatat dari pengelolaan museum saja  telah menghasilkan   36, 8 milyar dollar.

Adapun di Indonesia, perkembangan pariwisata telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini apabila dilihat  dari data  kunjungan wisatawan tahun 2008, tercatat sejumlah 6,429 juta wisatawan mancanegara  mengunjungi objek wisata di Indonesia. Angka kunjungan wisman tersebut telah memberikan devisa negara sebesar 7,5 milyar dollar.  Belum lagi angka kunjungan wisatawan domestik, tercatat sejumlah 223,4 juta perjalanan wisata dengan jumlah aktivitas pengeluaran 107,10 trilyun rupiah.  Dari seluruh  jumlah angka kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara, hampir separuhnya mengunjungi objek wisata yang terkait dengan seni budaya. Daerah Bali dan Yogyakarta sekitarnya merupakan obyek wisata budaya favorit yang dijadikan sasaran kunjungan para wisatawan. Jika dilihat dari segi potensi pemanfaatan, sebenarnya masih terdapat banyak daerah yang bisa diangkat dan dikembangkan sebagai lokasi wisata budaya. Puluhan lokasi objek wisata budaya masih menunggu untuk serius dibangun secara optimal.

Berdasarkan ketentuan Organisasi Pariwisata Dunia (WTO), kecenderungan pariwisata budaya sekarang diarahkan pada pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang memberikan ruang luas untuk partisipasi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat, aktivitas pariwisata budaya menumbuhkan lapangan kerja mulai dari pelayanan hotel, restoran, cendera mata, perencanaan perjalanan, dan pramuwisata (tour guide). Tidak hanya itu saja, kegiatan pariwisata juga memerlukan pula adanya prasarana ekonomi jalan, jembatan, terminal pelabuhan, lapangan udara, fasilitas umum, fasilitas olahraga, kantor pos dan telekomunikasi, bank, money changer, perusahaan asuransi, advertising agent, percetakan dan banyak sektor perekonomian lainnya, yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja yang terlibat di dalamnya.

Kebudayaan merupakan  segala hal yang berlangsung dan terjadi di sekitar lingkungan kita. Kebudayaan juga merupakan ciri khas masyarakat satu dengan yang lain, yang terbentuk dari rangkaian proses adaptasi lingkungan dan evolusi budaya.  Perbedaan kebudayaan antara masyarakat satu dengan yang lainnya inilah yang di kemudian hari menimbulkan adanya keinginan suatu masyarakat untuk mengenal kebudayaan yang lainnya. Di saat yang lain, dengan munculnya industrialisasi pariwisata, telah mendorong pengembangan pariwisata budaya di berbagai negara. Namun di balik itu semua, agaknya perlu disadari  bahwa pengembangan pariwisata budaya juga harus memperhatikan unsur kelestarian dan keberlanjutan kebudayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Dea Sudarman. 2006. The Roles And Challenges of Cultural Tourism For Local Communities In Indonesia in International Conference On Cultural Torism And Local Communities. Yogyakarta.
I. G. N Adyana. 1996. Manfaat Arkeologi Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Di Sulawesi Utara. Pertemuan Ilmiah Arkeologi VII. Cipanas.
I Wayan Ardika. 2008. Komodifikasi Warisan Budaya. Makalah Kongres Kebudayaan Indonesia. Bogor.
Oka A. Yoeti. 1996. Anatomi Pariwisata. Angkasa. Bandung
Oka A. Yoeti. 2006. Pariwisata Budaya Masalah daan Solusinya. PT. Pradnya Paramita. Jakarta
Puslitbang Pariwisata. 2006. Prinsip-Prinsip Pengembangan Pariwisata Budaya. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta.
Wardiman Djojonegoro. 2008. Mengembangkan Industri Budaya Untuk Pengembangan Yang Berkelanjutan. Makalah Kongres Kebudayaan 2008. Bogor

Belum lama berselang pemberitaan di media massa mengenai konflik kebudayaan antara bangsa Indonesia dengan Malaysia. Persoalan ini timbul akibat klaim sepihak bangsa Malaysia terhadap budaya yang dimiliki oleh Indonesia, misalnya  Tari Pendet, Reog Ponogoro, Musik Kroncong, Batik, dan masih banyak yang lainnya. Bagi masyarakat Indonesia, hal ini tentunya mengusik harga diri bangsa. Mengingat kebudayaan itu sendiri selalu tidak bisa dilepaskan dengan jatidiri ataupun identitas bangsa tersebut. Budaya bangsa Jepang dengan adat istiadatnya tentunya berbeda dengan pola budaya bangsa Inggris. Begitu pula apabila berbicara tentang kebudayaan bangsa Indonesia, banyak hal-hal yang memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda dengan budaya bangsa lainnya.

Klaim kebudayaan khususnya kesenian Indonesia oleh bangsa Malaysia seharusnya tidak perlu terjadi apabila sejak awal bangsa kita menghargai budayanya sendiri. Realitasnya seperti yang terjadi pada sebagian besar kalangan generasi muda sekarang, menganggap kebudayaan sendiri bukanlah sebagian hal yang penting bagi mereka. Sebagian masyarakat malahan lebih familier terhadap budaya asing daripada kebudayaannya sendiri.

Di lain pihak, sebagian kalangan memandang bahwa kebudayaan lebih dilihat sebagai komoditas pariwisata yang mampu meningkatan devisa dan pendapatan negara. Kebudayaan dikemas dan dipoles untuk menyajikan atraksi-atraksi wisata yang mampu  menyedot minat wisatawan asing untuk berkunjung. Begitu pula yang terjadi  pada keberadaan  benda cagar budaya di Indonesia, yang lebih ditonjolkan  manfaat ekonomi saja, sedangkan sisi keilmuan ataupun  kesejarahan benda tersebut kurang diperhatikan.

Identitas kebudayaan dan kesejarahannya

Pada dasarnya,  kebudayaan bagi suatu masyarakat bukanlah sekedar dijadikan  sebagai pedoman tingkah laku dalam berbagai praktek sosial tetapi juga berfungsi sebagai materi yang dipakai untuk proses identifikasi diri dan kelompok.  Kebudayaan sebagai materi menunjukkan bagaimana suatu budaya dimanfaatkan untuk menegaskan batas-batas kelompok. Bahasa yang merupakan materi budaya telah dipakai oleh suatu etnis untuk membangun wilayah-wilayah simbolik yang menunjukkan  adanya proses  identifikasi diri.

Secara historis kebudayaan besar Indonesia dimulai dengan tercetusnya ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Peristiwa itu memulai babak baru lahirnya kebudayaan Indonesia yang terbangun dari ratusan budaya suku bangsa. Proses pembentukan kebudayaan Indonesia mengalami puncaknya pada saat momentum Proklamasi 17 Agustus 1945, yang kemudian diikuti dengan pengikatan keanekaragaman budaya suku bangsa melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika.  

Dalam perkembangannya, proses pembentukan kebudayaan Indonesia mengalami pasang surut. Pada awal berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, proses pembentukan kebudayaan nasional ini menghadapi ancaman disintegrasi dari beberapa daerah yang menyatakan  untuk memisahkan diri dari Indonesia. Menginjak masa orde baru, terjadi perubahan situasi dan kondisi  yang ditandai dengan fenomena kebudayaan yang dijadikan alat politik penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Kebudayaan nasional pada masa itu dibentuk dan diciptakan untuk memperkuat basis dukungan masyarakat daerah terhadap pemerintah Orde Baru. Dalam rangka memperkuat stabilitas politik Orde Baru menerapkan kebijakan ”asas tunggal” yang menekankan homogenitas masyarakat, yang kemudian menyebabkan diabaikannya keberadaan budaya Indonesia yang beragam. Pada waktu itu kebudayaan di berbagai tempat tidak mendapat tempat yang layak dan tidak memiliki ruang yang cukup untuk diekspresikan sehingga melahirkan berbagai akibat yang saat ini sedang dialami bersama : gerakan pemisahan diri dari pusat, konflik sosial yang meluas, kredibilitas negara yang rendah, dan teror ( Abdullah Irwan, 2006 : 63).

Berakhirnya masa Orde Baru dengan ditandai dengan kejatuhan kekuasaan Presiden Soeharto telah mendorongkan adanya keinginan kuat untuk melakukan rekonstruksi kebudayaan Indonesia baru. Upaya tersebut dimulai dengan menghidupkan kembali budaya-budaya ”minoritas” yang dulu sempat terpinggirkan, didirikannya pusat-pusat kebudayaan, dan makin maraknya berlangsung event-event kebudayaan di tiap-tiap daerah. 

Antusiasme dan ghiroh masyarakat dan pemerintah daerah untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal tentunya perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip multikultural yang mengakui dan memberi perlindungan terhadap keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan atas keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sudah seharusnya dibangun dengan mengedepankan semangat multikultural tanpa membeda-bedakan antara budaya satu dengan lainnya. Selain itu juga kebudayaan nasional perlu dikembangkan tanpa harus menganakemaskan kebudayaan daerah tertentu.

Memudarnya eksistensi negara Indonesia akhir-akhir ini tidak hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan yang terkait dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi juga disebabkan oleh faktor menipisnya semangat nasionalisme, yang dalam hal ini termasuk unsur kecintaan terhadap kebudayaan sendiri. Untuk itulah perlu disusun kembali sebuah strategi kebudayaan nasional yang mengedepankan semangat multikultural untuk memberikan solusi terbaik bagi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia.

Awan Tag

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.